Pengertian Hak Angket Kpk

September 17, 2024 Post a Comment

Pengertian hak angket kpk

Namun ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Jelaskan apa itu hak angket DPR?

2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apakah hak angket dapat ditindaklanjuti DPR?

meskipun dalam penyelidikan tersebut terdapat temuan-temuan adanya tindak pidana yang dilakukan maka hasil penyelidikan itu dapat ditindak lanjuti oleh instansi penegak hukum. Dengan demikian pelaksanaan hak angket oleh DPR RI tidak berdampak langsung pada proses penegakan hukum.

Apa hak KPK?

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berhak : Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada

Apa itu Fungsi angket?

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket yang dimiliki DPR?

Perbedaan hak interpelasi dan hak angket DPR. Sehingga, hak interpelasi dilakukan DPR untuk meminta keterangan, penjelasan, dan pertanggung jawaban politik dari pemerintah. Sedangkan, hak angket dilakukan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Hak DPR ada berapa?

Hak. DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.

4 Jelaskan apa saja hak hak DPR?

Tentang DPR

hak mengajukan usul rancangan undang-undang;
hak mengajukan pertanyaan;
hak menyampaikan usul dan pendapat;
hak memilih dan dipilih;
hak membela diri;
hak imunitas;
hak protokoler;
hak keuangan dan administratif;

Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak budget?

Atas dasar itu, Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hak budget sebagai hak kons tusional yang dimiliki oleh parlemen untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan negara, dan perpajakan serta melakukan pengawasan umum terhadap anggaran dan pendapatan perbelanjaan negara.

Bagaimana DPR menjalankan hak angketnya dalam pelaksanaan pemerintahan negara?

DPR dalam melaksanakan hak angketnya dapat memanggil setiap orang warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing, untuk dimintai keterangan selain itu DPR juga dapat melakukan panggilan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Apa itu Fungsi Legislasi?

Adapun terkait dengan kelembagaan DPR, dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai tiga fungsi sesuai dengan Pasal 20A ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu: 1. fungsi legislasi, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat

Apakah keputusan KPK yang dikeluarkan memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan menteri?

Jawaban: Kpk sebagai lembaga negara yang setingkat dengan menteri, sehingga kekuatan keputusannya pun sama dengan kekuatan keputusan yanh dikeluarkan menteri.

Apa saja kewenangan KPK?

Tugas dan Wewenang KPK Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

KPK di bawah naungan siapa?

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif yang melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan dan bersifat Adhoc.

Kewenangan KPK dalam kasus apa?

lebih independen dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu juga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mempunyai wewenang khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tanpa memerlukan ijin atau perintah dari instansi atau lembaga manapun.

Apa yang dimaksud dengan angket dan berikan contohnya?

Angket adalah suatu alat yang dignakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu oleh narasumber (read : responden) akan diisi dengan cara tertulis pula. Oleh masyarakat luas, angket sering kali juga disebut dengan sebutan Quesioner.

Bagaimana cara menggunakan angket?

Berikut beberapa langkah mudah dalam membuat angket :

Turunkan variable menjadi pertanyaan sederhana.
Gunakan pertanyaan yang tidak mengandung sugesti.
Kelompokkan pertanyaan angket seperti contoh angket dengan bagian identitas responden, data demografis dan seterusnya.
Cek kembali dengan keterbutuhan data yang diinginkan.

Tuliskan apa saja kelebihan angket?

Kelebihannya, yaitu: Responden dapat menjawabnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi oleh siapa yang menyebarkan angket tersebut, sehingga lebih objektif. Item di dalam angket homogen, sehingga kita dapat mengumpulkan data lebih mudah. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya besar.

Apa itu hak interpelasi dan contohnya?

Hak interpelasi, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apa yang dimaksud dengan hak protokoler?

2. Hak protokoler adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya seperti penempatan kursi anggota DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan mendapatkan petugas protokol di setiap bandara di dalam